JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap krusial. Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama, membuka jalan bagi regulasi tersebut dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan akhir.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (18/11/2026). Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III bersama pemerintah menyetujui agar naskah RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke tahap Pembicaraan Tingkat II.
“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat? Setuju?” kata Dasco dalam rapat.
Pertanyaan tersebut disambut persetujuan seluruh peserta rapat. Palu sidang kemudian diketuk sebagai tanda pembahasan tingkat pertama telah selesai dan RUU tersebut dapat melangkah ke tahap berikutnya.
Setelah keputusan diambil, pimpinan DPR, Komisi III, dan perwakilan pemerintah melakukan penandatanganan naskah RUU Perampasan Aset. Dari pihak pemerintah, penandatanganan dilakukan oleh Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sebelumnya, delapan fraksi di DPR RI telah menyampaikan pandangan mini fraksi terhadap RUU tersebut. Seluruh fraksi, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat, menyatakan persetujuan dengan sejumlah catatan.
Proses pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI dengan melibatkan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Kedua tim telah menyelesaikan penyisiran Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), penyempurnaan substansi, hingga perbaikan redaksional bersama para ahli dan perancang undang-undang.
Dalam naskah akhir yang disepakati, terdapat sejumlah penyesuaian, mulai dari penyederhanaan cakupan tindak pidana hingga perubahan nomenklatur menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Dengan selesainya pembahasan tingkat pertama, perjalanan RUU Perampasan Aset kini tinggal menunggu keputusan dalam Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI.
Jika disahkan, aturan tersebut akan menjadi salah satu instrumen hukum penting bagi negara dalam mengejar aset hasil tindak pidana, termasuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui pemulihan kerugian negara.
Publik kini menanti langkah akhir DPR RI dan pemerintah untuk menentukan masa depan regulasi yang selama ini disebut sebagai salah satu instrumen penting dalam mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana yang menyembunyikan hasil kejahatan dalam bentuk aset.

