JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan dana hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebesar Rp11,4 triliun kepada negara di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo menyebut capaian tersebut sebagai kehormatan sekaligus kebahagiaan, mengingat keberhasilan penyelamatan keuangan negara terus berulang dalam masa pemerintahannya yang baru berjalan sekitar satu setengah tahun.
“Ini adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bahwa hal ini terjadi berkali-kali di dalam kepemerintahan yang saya pimpin,” ujar Prabowo.
Ia merinci, pada Oktober 2025, Satgas PKH berhasil menyelamatkan Rp13,255 triliun dari perkara tindak pidana korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Dua bulan berselang, pada Desember 2025, negara kembali diselamatkan sebesar Rp6,625 triliun.
“Dan hari ini, 10 April, kita berhasil menyelamatkan sebesar Rp11,420 triliun. Dengan demikian total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah Rp31,3 triliun. Ini angka yang sangat besar,” kata dia.
Menurut Prabowo, dana tersebut memiliki dampak signifikan apabila dialokasikan untuk kepentingan publik, khususnya sektor pendidikan dan perumahan rakyat.
Ia menyebut, dengan dana tersebut pemerintah berpotensi memperbaiki hingga 34.000 sekolah di seluruh Indonesia—dua kali lipat dari capaian perbaikan 17.000 sekolah pada tahun sebelumnya. Selain itu, dana tersebut juga dapat digunakan untuk merenovasi lebih dari 500.000 rumah masyarakat berpenghasilan rendah, yang berdampak langsung bagi sekitar 2 juta warga.
Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkap keberhasilan Satgas PKH dalam menguasai kembali aset negara berupa kawasan hutan dengan nilai mencapai sekitar Rp370 triliun.
“Kalau dibandingkan dengan APBN kita yang sekitar Rp3.700 triliun, berarti dalam satu setengah tahun ini Satgas PKH telah menyelamatkan hampir 10 persen dari APBN,” ujarnya.
Pemerintah menilai capaian ini sebagai bagian dari upaya serius dalam penegakan hukum serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam demi memperkuat keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.
