JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap menunjukkan kinerja yang solid di tengah dinamika ekonomi global. Pemerintah menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam fase ekspansi yang kuat.
Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Ia menyebut APBN terus berperan sebagai instrumen penyangga (shock absorber) untuk meredam dampak gejolak global, termasuk eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi memicu volatilitas harga energi dunia.
Menurut Purbaya, rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) hingga Maret 2026 tercatat sebesar US$68 per barel. Angka tersebut masih berada di bawah asumsi APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$70 per barel, meskipun harga minyak mentah Brent sempat menembus level US$100 per barel.
“Sejauh ini masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026. Kalau ke depan ada tekanan lagi, tentu kita akan menyesuaikan APBN, tetapi kita memulai dari posisi yang kuat. Jadi tidak perlu khawatir,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan optimisme pemerintah juga ditopang oleh penguatan sektor riil. Indeks Manufaktur (PMI) Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar 53,8 atau menjadi level tertinggi dalam dua tahun terakhir. Capaian tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Australia.
“Ekonomi kita sedang mengalami masa ekspansi dalam posisi yang kuat. Kita mampu mengendalikan dampak negatif dari gejolak global,” katanya.
Dari sisi konsumsi, indikator daya beli masyarakat juga menunjukkan tren positif. Mandiri Spending Index meningkat ke level 360,7 persen pada Februari 2026. Selain itu, penjualan mobil juga tumbuh dua digit sebesar 12 persen.
Purbaya menepis anggapan bahwa daya beli masyarakat sedang melemah. Ia merujuk pada Indeks Keyakinan Konsumen yang tetap berada di atas level 100, yang menandakan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
Sementara itu, inflasi yang tercatat sebesar 4,76 persen secara tahunan (year on year) pada Februari 2026 dinilai dipengaruhi faktor temporer, yakni efek basis rendah akibat diskon listrik pada periode yang sama tahun lalu. Tanpa faktor tersebut, inflasi diperkirakan hanya sebesar 2,59 persen atau masih berada di bawah target pemerintah.
Menkeu juga menyoroti kuatnya koordinasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Penempatan kas pemerintah sebesar Rp200 triliun dinilai berhasil menjaga likuiditas perbankan sehingga suku bunga kredit dapat turun menjadi 8,8 persen pada Januari 2026.
Hingga akhir Februari 2026, kinerja APBN juga menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp358 triliun atau 11,4 persen dari target, tumbuh 12,8 persen secara tahunan. Penerimaan pajak bahkan meningkat signifikan sebesar 30,4 persen.
Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari pagu APBN, meningkat 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Akselerasi belanja tersebut merupakan strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun.
Sementara itu, defisit APBN hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp135,7 triliun atau setara 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang dinilai masih berada pada level yang terkendali.
“Secara keseluruhan, kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali menunjukkan APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Purbaya.
