Jakarta – Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi untuk menghadapi arus mudik dan balik pada masa Angkutan Lebaran 2026. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Dalam paparannya, Menhub Dudy menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan transportasi telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan masyarakat selama periode mudik Lebaran.
Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan masyarakat pada Angkutan Lebaran 2026, diperkirakan sekitar 50,60 persen penduduk Indonesia atau setara 143,91 juta orang akan melakukan perjalanan. Angka ini sedikit menurun sekitar 1,75 persen dibandingkan hasil survei Angkutan Lebaran 2025 yang mencapai sekitar 146 juta orang.
“Namun dalam realisasinya, jumlah pergerakan pada tahun 2025 justru mencapai 154 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat pada masa Lebaran cenderung melampaui angka yang diperkirakan dalam survei,” ujar Menhub Dudy.
Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan dan langkah antisipatif. Kesiapan tersebut mencakup peningkatan sarana dan prasarana transportasi pada seluruh moda, mulai dari transportasi darat, laut, udara hingga penyeberangan.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pemeriksaan kelaikan operasional terhadap seluruh moda transportasi guna memastikan aspek keselamatan perjalanan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga memberikan sejumlah stimulus ekonomi bagi masyarakat selama periode mudik, antara lain melalui diskon tarif tiket pesawat, kapal laut, kereta api, dan penyeberangan, program mudik gratis, hingga kebijakan work from anywhere (WFA) untuk mendistribusikan arus perjalanan.
Tak hanya itu, sejumlah kebijakan operasional juga akan diterapkan, seperti rekayasa lalu lintas, penambahan armada transportasi, serta pengaturan operasional kendaraan angkutan barang guna mengurangi kepadatan di jalur utama mudik.
Dalam pengawasan operasional, Kementerian Perhubungan juga memanfaatkan teknologi digital untuk memantau pergerakan transportasi selama masa Angkutan Lebaran.
“Pemantauan dilakukan melalui pelaporan simpul dan jaringan transportasi, surveillance pergerakan sarana, live streaming drone, pemantauan kecelakaan hingga pengaduan masyarakat,” jelasnya.
Menhub menambahkan, sistem pengawasan tersebut juga didukung pantauan cuaca dan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta pengawasan melalui 7.159 CCTV yang terintegrasi dengan pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta.
Untuk mengantisipasi kepadatan menuju pelabuhan penyeberangan, pemerintah juga menyiapkan skema buffer zone berlapis di kawasan Pelabuhan Merak.
Buffer zone di jalan tol akan memanfaatkan sejumlah rest area mulai dari KM 13, KM 43 hingga KM 63. Sementara itu, buffer zone pelabuhan disiapkan di kawasan Pelabuhan Merak, Indah Kiat, BBJ, dan Ciwandan, serta beberapa titik di jalur arteri.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan serta mencegah penumpukan di area pelabuhan.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan lima jalur penyeberangan alternatif dari Pulau Jawa menuju Sumatera, yakni Merak–Bakauheni, Ciwandan–PT Wijaya Karya Beton, Ciwandan–Bakauheni, BBJ Bojonegara–BBJ Muara Pilu, serta PT Krakatau Bandar Samudera–Panjang sebagai jalur kontingensi.
Sementara untuk lintas penyeberangan menuju wilayah Bali dan Nusa Tenggara, disiapkan dua jalur utama yakni Ketapang–Gilimanuk serta Jangkar–Lembar.
Menhub Dudy juga menyoroti potensi penyesuaian operasional pelabuhan penyeberangan dari Jawa menuju Bali karena berdekatan dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.
“Kami juga melihat perlu dilakukan antisipasi terhadap potensi pembatasan operasional pelabuhan penyeberangan dari Pulau Jawa ke Bali karena perayaan Nyepi dan Idul Fitri yang waktunya berdekatan,” pungkasnya.
