POJOKNUSANTARA, SERANG – Kondisi keamanan di Provinsi Banten dinilai masuk dalam tahap mengkhawatirkan. Maraknya aksi kriminalitas jalanan dan praktik premanisme yang tak kunjung tertangani memicu aksi protes keras dari Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Provinsi Banten.
Dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Mapolda Banten pada Kamis (30/4/2026), ratusan aktivis mahasiswa secara tegas meminta Kapolri untuk segera melakukan pergantian Kapolda Banten. Kepemimpinan saat ini dianggap gagal total dalam menjamin rasa aman bagi masyarakat.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, M. Yusuf, dalam orasinya menyatakan bahwa status “Banten Darurat Kriminalitas” bukanlah isapan jempol semata. Menurutnya, keresahan masyarakat akibat aksi kejahatan di ruang publik telah mencapai titik nadir, sementara tindakan tegas dari aparat penegak hukum belum dirasakan secara signifikan.
“Banten hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kriminalitas jalanan meningkat, premanisme di kawasan strategis marak terjadi, dan konflik sosial dibiarkan menggantung tanpa ada keadilan bagi rakyat kecil. Ini bukti nyata bahwa nakhoda Polda Banten saat ini gagal menjalankan fungsi perlindungan,” tegas M. Yusuf di sela-sela aksi.
Yusuf menambahkan, lemahnya transparansi dan buruknya komunikasi publik dari pihak kepolisian turut memperparah tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Polri di wilayah hukum Banten.
PKC PMII Banten merilis pernyataan sikap yang berisi desakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolda Banten. Mereka menilai, sebagai organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah, kepemimpinan polisi seharusnya berpihak pada kemaslahatan dan perlindungan masyarakat, bukan justru terkesan pasif.
“Kami mendesak Kapolri untuk segera menghadirkan kepemimpinan baru yang lebih berintegritas, tegas, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Banten. Kepemimpinan yang gagal menghadirkan keadilan tidak layak dipertahankan,” lanjut Yusuf membacakan poin tuntutan.
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat ini sempat diwarnai ketegangan saat massa mendesak masuk untuk menyerahkan aspirasi secara langsung. PMII menegaskan bahwa tuntutan pergantian Kapolda bukan sekadar isu politik, melainkan kebutuhan mendesak demi tegaknya supremasi hukum di Banten.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah strategis dari Mabes Polri untuk mengganti kepemimpinan di Polda Banten, kami pastikan PMII di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Banten akan turun dengan gelombang massa yang jauh lebih besar,” pungkas Yusuf.
Hingga sore hari, massa aksi masih bertahan di depan gerbang Mapolda Banten, menunggu respons resmi dari pihak kepolisian terkait rapor merah yang mereka berikan.
(Der)
