TANGERANG — Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menyoroti masih rendahnya responsivitas sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menindaklanjuti aduan masyarakat.
Hal itu disampaikan Intan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang terkait penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tangerang Tahun 2025, Kamis (23/4/2026).
“Responsif ini yang masih harus digarisbawahi kepada kepala OPD, harus lebih responsif,” kata Intan.
Ia mengungkapkan, masih ada masyarakat yang memilih mengadu langsung kepadanya karena laporan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya perbaikan sistem respons pelayanan.
“Ketika masyarakat sudah mentok, akhirnya mereka menghubungi saya. Lalu saya yang meminta OPD untuk menindaklanjuti,” ujarnya.
Intan menegaskan, kecepatan dan ketepatan respons menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, DPRD Kabupaten Tangerang juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, meliputi sektor pelayanan publik, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan sampah.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud menyatakan, pihaknya tetap mengapresiasi capaian pemerintah daerah sepanjang 2025, meski sejumlah catatan perbaikan perlu segera ditindaklanjuti.
“Secara umum kami mengapresiasi capaian pemerintah daerah, namun ada beberapa rekomendasi penting untuk perbaikan ke depan,” kata Amud.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh.
Menurut Amud, pemerintah daerah telah merespons usulan tersebut dengan merancang pengangkatan secara bertahap.
“Direncanakan sekitar 2.000 orang per tahun, dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran,” ujarnya.
(San/Red)
