UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Pemerintah dan DPR Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Pemerintah dan DPR Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

Dery20
By Dery20

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi serta mempersempit ruang bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil tindak pidana.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/26).

Dalam rapat tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset. Setelah seluruh fraksi menyatakan setuju, palu sidang diketuk sebagai tanda regulasi tersebut resmi disahkan menjadi undang-undang.

“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” ujar Puan sebelum mengetuk palu persetujuan.

Pengesahan UU ini menandai berakhirnya perjalanan panjang pembahasan regulasi perampasan aset yang telah bergulir selama 18 tahun. Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11) dan menyepakati agar RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan akhir.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, proses pembahasan dilakukan secara mendalam dengan melibatkan berbagai pihak. Panitia kerja (Panja) telah membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Selain itu, Komisi III DPR RI juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025 untuk menyerap masukan dari masyarakat, akademisi, pakar hukum, hingga berbagai organisasi.

Salah satu penguatan dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan terhadap aset hasil tindak pidana yang merugikan masyarakat luas, termasuk kejahatan berbasis teknologi informasi seperti penipuan dan penggelapan dengan modus investasi bodong maupun perdagangan saham ilegal.

“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata Habiburokhman.

UU tersebut juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus proses pidana terhadap pelaku. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ancaman pidana mati untuk tindak pidana tertentu.

Melalui regulasi baru ini, pengelolaan aset hasil kejahatan juga akan diperkuat dengan prinsip profesional dan akuntabel. Pengelolaan mencakup proses penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset sesuai keputusan hukum.

Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, pemerintah dan DPR membuka babak baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak hanya menghukum pelaku, negara kini memiliki instrumen yang lebih kuat untuk mengejar, mengamankan, dan memastikan aset hasil kejahatan dapat kembali memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *