TANGERANG — Pemerintah Kabupaten Tangerang terus memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menekankan pentingnya optimalisasi retribusi daerah serta percepatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Wabup Intan saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tangerang di Hotel Lemo, Kecamatan Kelapa Dua, Kamis (12/3/2026).
Dalam arahannya, Intan menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah perlu didukung oleh sistem pengelolaan yang terintegrasi dan modern. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah penyempurnaan sistem WEB Register sebagai sistem utama dalam pengelolaan retribusi daerah.
Ia menjelaskan, pengembangan sistem tersebut juga merupakan bagian dari tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
“Kita perlu menyepakati bersama arah perbaikan dan pengembangan sistem WEB Register sebagai sistem utama pengelolaan retribusi di Kabupaten Tangerang. Penyempurnaan sistem ini juga merupakan salah satu rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar Intan.
Menurutnya, tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut sangat penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah secara optimal.
Melalui forum tersebut, Intan berharap dapat tercapai kesepakatan mengenai arah pengembangan sistem WEB Register, baik melalui penyempurnaan secara terintegrasi maupun penyesuaian dengan kebutuhan proses bisnis masing-masing perangkat daerah.
Selain itu, Wabup Intan juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai instrumen pembayaran belanja pemerintah daerah. Menurutnya, penggunaan KKI dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan belanja daerah.
“Kita perlu terus mendorong pemanfaatan KKI sebagai instrumen pembayaran belanja pemerintah daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Saya berharap proses penetapan kebijakan dapat dipercepat sehingga pemanfaatan KKI bisa berjalan lebih optimal sejak awal tahun anggaran,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan daerah ke depan tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan infrastruktur digital.
Menurut Intan, digitalisasi pemerintahan tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik.
“Digitalisasi tidak hanya mendukung sistem pemerintahan, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan dan informasi. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memperluas akses internet di ruang publik seperti taman edukasi, ruang terbuka hijau, taman bermain, dan berbagai fasilitas pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang Slamet Budhi Mulyanto menjelaskan bahwa kegiatan High Level Meeting merupakan salah satu indikator penilaian dalam program TP2DD.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang strategis bagi pimpinan daerah untuk memberikan arahan kepada perangkat daerah terkait optimalisasi digitalisasi layanan pajak dan retribusi.
“Melalui pertemuan ini diharapkan pimpinan daerah dapat memberikan arahan kepada para kepala OPD mengenai pemanfaatan digitalisasi untuk mempermudah pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pertemuan tersebut juga membahas evaluasi implementasi digitalisasi, kesiapan serta penyempurnaan aplikasi layanan, hingga koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperluas akses internet di ruang publik.
Slamet menegaskan, ke depan fokus pemerintah daerah bukan hanya mengejar predikat Championship TP2DD, tetapi juga mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital.
“Harapannya, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak dan retribusi di tengah aktivitas mereka, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.
(Sandhy)
