TANGERANG – Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang mengungkapkan bahwa ketersediaan tenaga pendidik pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih terus mengalami kekurangan.
Meskipun pemerintah pusat telah melakukan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) secara besar-besaran, jumlah guru di sekolah negeri dinilai masih belum ideal.
Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dilli Windu Rezeki Sugandhi, menjelaskan bahwa kekurangan guru terutama disebabkan tingginya angka guru yang memasuki masa purna tugas atau pensiun, serta faktor lainnya.
Menurut Dilli, masih banyak persepsi keliru di masyarakat terkait pengangkatan P3K. Ia menegaskan bahwa proses tersebut tidak otomatis menambah jumlah guru baru di lapangan, melainkan hanya mengubah status kepegawaian guru yang sudah ada.
“Pengangkatan besar-besaran guru honorer menjadi P3K kemarin itu sebenarnya tidak menambah jumlah guru secara fisik. Itu hanya menaikkan status mereka, yang tadinya honorer sekarang bukan honor lagi. Jumlah totalnya tetap sama,” ujar Dilli, Jumat (6/2/2026).
Ia menambahkan bahwa skema guru honorer atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kini mulai ditiadakan dan dialihkan ke mekanisme P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Namun hingga saat ini masih terdapat sekitar 1.000 hingga 2.000 guru yang belum terakomodasi dalam pengangkatan tersebut.
Di sisi lain, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk membuka formasi guru baru secara mandiri. Seluruh proses pengangkatan, baik CPNS maupun P3K, harus mengikuti mekanisme dan persetujuan pemerintah pusat.
Sementara jumlah guru terus menyusut setiap bulan akibat pensiun maupun faktor lainnya.
“Kekurangan guru itu nyata karena ada yang pensiun dan ada yang meninggal dunia. Dalam setahun, guru yang pensiun bisa mencapai 100 hingga 200 orang,” ungkapnya.
Berdasarkan data terbaru tahun 2025, total guru SD dan SMP di Kabupaten Tangerang mencapai belasan ribu orang. Rinciannya, guru SD negeri sebanyak 9.282 orang dan guru SD swasta 4.044 orang.
Sementara untuk SMP, jumlah guru negeri mencapai sekitar 3.000 orang, dan guru swasta sekitar 2.000 orang. Data ini belum termasuk tenaga pendidik pada jenjang PAUD.
Dengan total guru SD negeri yang mendekati 10.000 orang, Dilli mengakui tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya manusia, mengingat dinamika karakter tenaga pendidik yang sangat beragam di lapangan.
“Total SD saja sudah 13.300-an, kalau ditambah SMP jadi sekitar 18.000. Itu jumlah yang sangat besar untuk dikelola, apalagi dengan berbagai dinamika personel di lapangan,” pungkasnya.
Dinas Pendidikan berharap kondisi ini menjadi perhatian pemerintah pusat agar kuota pengangkatan guru baru, khususnya melalui jalur CPNS, dapat disesuaikan dengan angka pensiun di daerah guna mencegah kekosongan tenaga pengajar di ruang-ruang kelas.
(Sand)
