POJOKNUSANTARA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menempatkan penanganan kusta sebagai program prioritas. Komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai menjadi kunci utama dalam mempercepat pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, hingga penghapusan stigma terhadap penyandang kusta.
Hal tersebut ditegaskan Mendagri saat menghadiri Konferensi Nasional Kusta 2026 bertema “Percepatan Eliminasi Kusta: Komitmen Indonesia, Kolaborasi Global” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Tito mengungkapkan, data terbaru menunjukkan Indonesia masih menempati posisi sebagai salah satu negara dengan jumlah temuan kasus baru kusta yang cukup tinggi. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi momentum bagi seluruh Pemda untuk memperkuat penanganan secara berkelanjutan, bukan sekadar menjadikannya agenda seremonial.
“Saya ingin highlight sedikit yang mungkin berusaha untuk menyentuh wake up call untuk kita semua, jadi tidak menganggap acara ini sebagai seremoni biasa,” ujar Tito dalam sambutannya.
Ia menambahkan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak akan berjalan optimal apabila persoalan kesehatan mendasar seperti kusta belum ditangani secara serius.
Tito juga menyoroti pentingnya political will atau kemauan politik dari para kepala daerah agar program penanganan di lapangan tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi.
“Harus ada dulu political will. Ada mindset untuk serius. Kalau seandainya di tingkat atasnya sudah tidak serius, diserahkan ke bawah [ke] kepala dinas kesehatan, segala macam, [hanya akan menjadi] rutinitas, kembali kepada program, business as usual,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa kusta merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, sehingga dapat disembuhkan total melalui pengobatan yang tepat. Pemda diharapkan lebih aktif melakukan deteksi dini, memastikan penderita mendapat pengobatan hingga tuntas, serta memperkuat edukasi untuk menghapus diskriminasi di masyarakat.
Sebagai bentuk dorongan nyata, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini tengah mempertimbangkan untuk memasukkan kinerja penanganan kusta dan tuberkulosis (TBC) sebagai salah satu indikator penilaian penghargaan bagi Pemda. Langkah ini diharapkan mampu memicu kompetisi yang sehat antar-daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.
“Salah satu yang saya terpikirkan adalah [penghargaan] kepada daerah yang paling pro [terhadap] program kepada bidang kesehatan. Dan salah satu kriterianya adalah yang mana yang programnya bagus untuk tangani TBC dan lepra,” kata Tito.
Sebagai wujud komitmen bersama, acara tersebut diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan percepatan eliminasi kusta oleh sejumlah gubernur. Agenda ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait.
(Der)
