Tangerang — Beredarnya video tak senonoh yang diduga terjadi di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Peristiwa tersebut dinilai mencoreng marwah pemerintah daerah serta menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan daerah di kawasan strategis pemerintahan.
Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Yaya Amsori, secara tegas mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang. Ia menilai, kejadian tersebut tidak seharusnya terjadi di area pusat pemerintahan yang semestinya steril dan berada dalam pengawasan ketat aparat penegak peraturan daerah.
“Ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa baru ada tindakan setelah video tersebut viral? Satpol PP ke mana selama ini? Saya sudah berkali-kali meminta agar dilakukan patroli rutin di kawasan Puspemkab, namun tidak pernah direspons,” ujarnya.
Menurut Yaya, lemahnya pengawasan di kawasan Puspemkab mencerminkan buruknya kinerja aparat penegak ketertiban. Padahal, Satpol PP memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah, terlebih di wilayah yang menjadi etalase pemerintahan Kabupaten Tangerang.
Ia juga mempertanyakan responsivitas Satpol PP terhadap masukan dan komunikasi dari anggota DPRD. “Kalau imbauan dan komunikasi dari anggota dewan saja tidak ditindaklanjuti, ini patut dipertanyakan. Ada apa dengan Satpol PP Kabupaten Tangerang?” katanya.
Yaya menegaskan, kawasan pusat pemerintahan seharusnya menjadi contoh dalam hal ketertiban, moralitas, serta penegakan hukum. Ia meminta pimpinan daerah tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas, mulai dari evaluasi kinerja hingga penindakan terhadap pihak-pihak yang lalai menjalankan tugas.
“Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Puspemkab adalah simbol wibawa pemerintah daerah. Jika di kawasan ini saja terjadi pembiaran, bagaimana dengan wilayah lainnya?” pungkasnya.
(San)
