TANGERANG — Gelombang tekanan publik terhadap aparat penegak hukum kian menguat. Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi (AMPD) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Senin (27/4/2026), menuntut pembenahan total menyusul kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap seorang jaksa beberapa waktu lalu.
Aksi tersebut bukan sekadar simbolik. Massa datang dengan satu pesan tegas: bersihkan internal kejaksaan dari praktik yang mencederai hukum.
Koordinator aksi, Gandi Sadewa, dalam orasinya menyebut dugaan pelanggaran integritas di tubuh Kejari harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar penanganan kasus parsial.
“Perlu ada langkah konkret untuk memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan bebas dari praktik mafia peradilan,” tegasnya di hadapan massa.
Mahasiswa mendesak dilakukan audit integritas secara menyeluruh terhadap kinerja internal Kejari. Mereka juga meminta penonaktifan sementara pihak-pihak yang terindikasi terlibat, serta membuka akses informasi publik seluas-luasnya dalam setiap proses penanganan perkara.
Tak hanya tuntutan, AMPD juga membawa sejumlah rekomendasi. Di antaranya pembentukan tim pengawas independen yang melibatkan unsur internal kejaksaan dan partisipasi masyarakat sipil, guna memastikan proses evaluasi berjalan objektif dan tidak tebang pilih.
Selain itu, mereka mendorong dibukanya forum audiensi publik sebagai bentuk akuntabilitas, serta penerapan sistem pelaporan masyarakat (whistleblowing system) yang aman dan terintegrasi.
Gandi menegaskan, reformasi tidak boleh berhenti pada slogan administratif semata. Menurutnya, implementasi zona integritas harus benar-benar berdampak pada perubahan nyata di lapangan.
“Kami ingin memastikan hukum tidak menjadi alat transaksi, tetapi benar-benar menjadi instrumen keadilan,” ujarnya.
Sorotan paling tajam muncul pada penanganan kasus yang dinilai belum menyentuh akar persoalan. Penangkapan tiga oknum, menurut massa, belum cukup menjawab dugaan praktik yang lebih luas.
“Baru tiga orang yang ditangkap. Tapi dari dugaan dan fakta yang kami temukan, praktik ini masih jalan. Jangan berhenti di sini,” kata Gandi dengan nada keras.
Ia mendesak aparat penegak hukum untuk berani membongkar jaringan hingga ke aktor utama, bukan hanya berhenti pada pelaku lapangan.
Aksi ini menjadi alarm keras bagi institusi penegak hukum di daerah. Publik menuntut lebih dari sekadar penindakan—mereka menagih keberanian, transparansi, dan komitmen nyata untuk membersihkan sistem dari dalam.
(San/Red)
