TANGERANG – Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan di DPRD Kabupaten Tangerang terkait nasib pembangunan Pasar Kronjo kembali memanas, Rabu (18/11/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD menilai pihak pengembang, PT Trivalenia Citra Utama (TCU), telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena melewati batas waktu pembangunan, sementara aturan hukum untuk memperpanjang kontrak dinilai sudah menemui jalan buntu.
Dalam pemaparannya, perwakilan PT TCU, Ferry, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk melanjutkan kembali proyek revitalisasi Pasar Kronjo. Sebagai langkah awal, mereka berencana membersihkan area proyek secara bertahap dan membangun kantor pengelola.
“Kendala utamanya adalah realisasi pencicilan dan pembayaran tanda jadi dari pedagang yang sangat rendah. Jika tidak ada kesepakatan skema pembayaran yang realistis, pengembang mana pun akan kesulitan membiayai proyek investasi ini.” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Perumda Pasar NKR, Finny Widiyanti, menjelaskan pihaknya telah memanggil pihak pengembang sesuai arahan dewan sebelumnya. Finny menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti keputusan dewan, namun ia mengingatkan pentingnya perhitungan aset dan kajian hukum yang matang karena ada uang muka atau Uang Tanda Jadi (UTJ) dari para pedagang sebesar kurang lebih Rp400 juta yang harus dilindungi.
“Setelah itu kami memanggil mitra kami dari TCU dan kami tanyakan apakah ingin melanjutkan atau tidak karena ada konsekuensinya. Beliau ternyata menyatakan ingin melanjutkan,” ujar Finny.
“Maka pertama kali yang harus kami lakukan adalah properti itu harus kita hitung dengan kajian konsultan hukum, karena ada dana Rp400 juta dari teman-teman pedagang yang harus kita pertanggungjawabkan. Selebihnya kami siap mengikuti arahan Bapak,” imbuhnya.
Selain itu, pihak Perumda Pasar juga meminta masukan dari dewan terkait kendala di lapangan, di mana sebagian pedagang kerap enggan membayar cicilan atau uang muka sebelum bangunan fisiknya berdiri.
Pemaparan dari pengembang langsung disorot tajam oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Tangerang. Kabag Hukum Setda Kabupaten Tangerang, Abdullah Rijal, membeberkan bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) dalam perjanjian awal tahun 2019, perpanjangan kontrak atau adendum hanya boleh dilakukan satu kali. Karena adendum perpanjangan sudah diteken pada 2022 lalu dan masa berlakunya akan habis pada Januari 2029, ruang untuk membuat adendum baru dinilai sangat terbatas secara aturan.
“Tadi saya menemukan ada pasal memang perjanjian ini dapat dilakukan cuma satu kali di Pasal 5 ayat 3. Artinya kalau memang perjanjian ini dilakukan adendum berarti sudah dilakukan satu kali. Pertanyaannya, apakah dapat dilakukan adendum kembali?” jelas Abdullah Rijal.
Rijal juga mengingatkan bahwa Perumda Pasar adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terikat aturan ketat dan wajib diaudit. Terkait lambatnya progres pembangunan, ia menegaskan bahwa secara hukum perdata, situasi ini sudah masuk dalam kategori wanprestasi.
“Apakah memang ini dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan dasar tadi wanprestasi? Kalau melihat wanprestasi, jelas Pak ini wanprestasi. Lalu apakah memang pengakhiran ini dapat dilakukan pengakhiran bersama? Bisa,” tegas Rijal.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umar Dani, mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak menabrak aturan hukum yang berlaku.
“Adendum masa pembangunan sudah lewat. Kalau mau ego-egoan ya silakan saja bangun, tapi masa kita tidak memikirkan yang berinvestasi? Sementara kata Pasal 5 adendumnya hanya boleh diperpanjang satu kali dan sudah dilakukan. Stop di sana,” tegas Deden.
Kritik yang lebih pedas dilontarkan oleh Anggota Komisi II DPRD, Aditya. Berdasarkan bedah dokumen perjanjian, Aditya menilai PT TCU telah jelas-jelas melakukan wanprestasi karena batas waktu pembangunan fisik selama 51 bulan yang seharusnya selesai pada 19 November 2023 telah lama terlewati.
“Artinya di sini ada wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua atau PT TCU. Ini mah kalau main bola sudah kartu merah, bukan offside lagi,” tandas Aditya di hadapan ruang rapat.
Suasana rapat semakin emosional ketika perwakilan pedagang Pasar Kronjo, H. Puri, menyampaikan kondisi nyata di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa mangkraknya pasar selama tujuh tahun telah menghancurkan mata pencaharian pedagang kecil. Tercatat ada sekitar 160 pedagang yang akhirnya gulung tikar karena tidak sanggup bertahan.
“Kami tidak bicara masalah aspek hukum. Yang kami inginkan adalah selama kurun waktu tujuh tahun ini pasar saat ini sudah tidak lagi mencerminkan sebuah pasar yang layak. Banyak sekali yang sudah tidak bisa melakukan kegiatan usaha alias bangkrut,” ungkap H. Puri dengan nada kecewa.
Meski demikian, para pedagang pada prinsipnya tetap membuka pintu jika pasar ingin dilanjutkan, dengan catatan ada payung hukum yang jelas serta harga kios atau los ditinjau ulang agar sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPP Benteng Rakyat Tangerang (BENTENG), Ari Sudrajat, mendesak pemerintah daerah dan Perumda Pasar agar tidak ragu mengambil tindakan tegas.
“Terkait pembahasan dasarnya kita sudah jelas ini wanprestasi, tinggal keberanian dari Perumda sebagai pihak yang melakukan perjanjian dengan pihak TCU atau pengembang. Kami mengawal dan meminta solusi, terutama menyangkut nasib uang pedagang yang sudah masuk serta kepastian agar pasar ini segera dibangun sesuai harapan masyarakat,” ujar Ari Sudrajat.
Menutup rapat tersebut, pimpinan sidang Yakub menegaskan bahwa pihak DPRD Kabupaten Tangerang akan segera merumuskan rekomendasi tertulis yang tegas bagi Perumda Pasar NKR dan PT TCU. Keputusan tersebut nantinya akan difokuskan untuk menyelamatkan nasib para pedagang sekaligus memastikan aturan hukum dan aset daerah tetap terlindungi.
(San/Red)



