POJOKNUSANTARA – Hubungan harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif di Kabupaten Tangerang semakin diperkuat melalui penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tangerang Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna, Kamis (23/4/2026).
Sinergi ini menjadi kunci utama dalam memastikan pembangunan daerah tetap terukur, transparan, dan tepat sasaran.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, dalam rapat paripurna tersebut mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Tangerang yang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, keberhasilan tersebut adalah bukti nyata komitmen bersama dalam transparansi tata kelola keuangan daerah.
“Predikat WTP ini menunjukkan komitmen kita dalam transparansi keuangan. Namun, sinkronisasi tidak berhenti di atas kertas. Rekomendasi yang kami berikan terkait pelayanan publik, infrastruktur, hingga penanganan sampah harus segera diimplementasikan oleh seluruh OPD agar masyarakat merasakan dampak langsung dari anggaran ini,” tegas Muhamad Amud.
Mewakili Pemerintah Daerah, Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menyambut baik poin-poin rekomendasi yang disusun oleh legislatif. Ia menyatakan bahwa masukan dari DPRD merupakan instrumen evaluasi yang sangat berharga bagi jajaran eksekutif untuk memperbaiki kinerja pelayanan di sisa tahun berjalan maupun untuk perencanaan tahun depan.
“Seluruh saran dan masukan dari pimpinan serta anggota dewan kami jadikan pedoman perbaikan. Kami berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Intan.
Intan juga menekankan pentingnya sikap responsif dari para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta para pejabat di lingkungan Pemkab Tangerang untuk tidak hanya bekerja secara rutin, tetapi juga adaptif dan inovatif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
(DERI)
