Pemkab Tangerang Cari Titik Aman UMK 2027 untuk Cegah Pabrik Relokasi ke Daerah Lain

Pemkab Tangerang Cari Titik Aman UMK 2027 untuk Cegah Pabrik Relokasi ke Daerah Lain

By Dery20

TANGERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menunjukkan sikap kehati-hatian dalam proses penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027. Langkah ini diambil guna menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan iklim investasi agar perusahaan tidak merelokasi pabriknya ke daerah lain.

Hal tersebut mengemuka dalam forum dialog antara Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang digelar di Hotel Lemo, Jalan Raya Legok – Karawaci No. 88, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Hendra, mengungkapkan bahwa Bupati Tangerang senantiasa membuka ruang dialog dan telah menerima audiensi dari berbagai perwakilan serikat pekerja maupun pengusaha hingga enam kali.

“Pak Bupati ingin dalam proses penetapan pengupahan ini suasananya lebih kondusif dan semua kepentingan, baik pekerja maupun perusahaan, bisa terakomodir,” ujar Hendra.

Hendra menjelaskan, sikap kehati-hatian Pemkab Tangerang didasari oleh laporan dari sejumlah perusahaan padat karya seperti Ching Luh dan Adis mengenai adanya tren penurunan pesanan (order) serta tantangan persaingan global akibat tingginya biaya tenaga kerja.

“Jika labor cost di Kabupaten Tangerang terlalu tinggi, ada kekhawatiran order dari merek global seperti Nike beralih ke negara kompetitor dengan biaya lebih rendah, seperti Vietnam atau Thailand,” ungkap Hendra.

Selain persaingan internasional, Pemkab Tangerang juga mewaspadai persaingan investasi di tingkat regional. Perusahaan yang telah memiliki fasilitas produksi di daerah lain seperti Cirebon, Majalengka, atau Salatiga dikhawatirkan akan memindahkan alokasi produksinya ke sana karena beban biaya operasional yang lebih rendah untuk kualitas dan merek yang sama.

“Ini yang harus kita jaga. Tujuan dari kegiatan forum hari ini adalah menyamakan persepsi agar investasi di Kabupaten Tangerang tetap stabil, maju, dan kompetitif, serta perusahaan tidak meninggalkan Kabupaten Tangerang,” tegasnya.

Terkait mekanisme penetapan, Hendra menyebutkan bahwa pihaknya kini tengah menunggu dan menindaklanjuti Surat Edaran (SE) dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait data-data indikator makro seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, formula penghitungan UMK 2027 masih menggunakan acuan yang sama, namun terdapat perubahan pada rentang nilai alfa. Jika sebelumnya rentang alfa berada di angka 0,5 sampai 0,9, kini rentang tersebut berubah menjadi 0,5 hingga 1.

“Rentang alfanya sekarang 0,5 sampai dengan 1. Mengenai besaran angka alfa yang akan dipakai, itu nanti akan dibahas bersama di dalam rapat Dewan Pengupahan,” jelas Hendra.

Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang dijadwalkan akan menggelar rapat pleno pada 23 November mendatang guna menyusun draf rekomendasi besaran UMK. Hasil rekomendasi tersebut nantinya akan segera diserahkan kepada Gubernur Banten sebelum batas waktu penetapan UMK oleh Gubernur pada 25 November.

Di sisi lain, Pemkab Tangerang juga memperhitungkan dampak penentuan UMK terhadap sektor usaha mikro dan kecil (UMKM). Mengingat regulasi menetapkan upah minimum sektor usaha kecil dan mikro sebesar 50 persen dari UMK, kebijakan ini turut menjadi fokus perhatian agar tidak membebani pelaku usaha kecil di daerah.

 

(San/Red)

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Exit mobile version