TANGERANG – Memasuki usia ke-18 tahun, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinilai masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi. Di balik pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan pesatnya pembangunan kawasan properti, sejumlah kalangan menilai masih terjadi ketimpangan infrastruktur, lemahnya pelayanan publik, hingga ancaman krisis lingkungan.
Catatan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot?” yang digelar Malika for Urban Studies di Bour CoffeeBreak, Jumat (20/11/2026). Diskusi menghadirkan akademisi, pengamat kebijakan publik, jurnalis, mahasiswa, serta perwakilan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengevaluasi arah pembangunan kota hasil pemekaran Kabupaten Tangerang tersebut.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, mengatakan evaluasi terhadap Tangsel harus berangkat dari tujuan utama otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, partisipasi warga, pemberdayaan, dan daya saing daerah.
Menurutnya, Tangsel memiliki kemampuan fiskal yang relatif kuat dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Namun, kapasitas tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Armand menyebut terdapat empat gejala yang menggambarkan Tangsel sebagai “kota autopilot”, yakni pelayanan publik yang membuat masyarakat harus mencari solusi sendiri atas persoalan seperti banjir dan sampah, pembangunan yang lebih pesat di kawasan properti dibanding permukiman warga, akuntabilitas pemerintah yang dinilai belum optimal dalam merespons aspirasi masyarakat, serta lemahnya pengawasan terhadap hasil pembangunan.
“Jangan sampai ada oligarki atau dinasti yang menutup ruang publik untuk terlibat dalam perencanaan, penganggaran, hingga penyusunan kebijakan,” ujar Armand.
Ia juga menyoroti masih adanya kesenjangan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Persoalan banjir, sampah, konektivitas wilayah, hingga segregasi antara kawasan perumahan modern dan permukiman kampung dinilai harus menjadi prioritas pemerintah.
Jurnalis lingkungan Asnil Bambani menilai istilah “autopilot” merupakan kritik terhadap pembangunan kota yang belum sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan. Menurutnya, Tangsel harus mulai memperhatikan ketahanan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya air, kualitas udara, dan ketersediaan lahan terbuka hijau.
Ia juga mendorong pemerintah mulai menghitung jejak karbon sektor transportasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pengurangan emisi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Sementara itu, Peneliti dan Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Indonesia (ITI), Forina Lestari, menilai pembangunan Tangsel masih menunjukkan fragmentasi kawasan. Infrastruktur di kawasan yang dikembangkan pengembang dinilai jauh lebih baik dibanding wilayah permukiman masyarakat.
Selain itu, keterbatasan transportasi penghubung menuju stasiun membuat masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi. Forina juga menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) serta perlunya integrasi sistem transportasi perkotaan.
Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dirga Maulana, menambahkan bahwa pembangunan kota akan lebih efektif apabila masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika kebijakan akan diterapkan.
Menurutnya, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus dibangun melalui mekanisme umpan balik yang mampu menjadikan setiap aspirasi sebagai bahan evaluasi pembangunan.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Kepala Bapelitbangda Kota Tangerang Selatan, Fuad, menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap masukan dan evaluasi masyarakat.
Ia menjelaskan, karakteristik Tangsel yang didominasi kawasan perumahan membuat pemerintah harus menangani pembangunan dengan pendekatan berbeda. Kawasan yang dikembangkan swasta tetap diawasi melalui pengaturan site plan, penyediaan ruang hijau, serta kewajiban pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas. Sementara di kawasan permukiman, pemerintah terus membangun jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas pejalan kaki.
Fuad mengakui masih terdapat kendala dalam pembangunan infrastruktur, terutama terkait status kepemilikan lahan yang belum memungkinkan dilakukan pembangunan sesuai ketentuan administrasi.
Di sisi lain, ia menyampaikan sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat, angka kemiskinan terus menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang Selatan berada di atas rata-rata Provinsi Banten maupun nasional.
Meski demikian, persoalan lingkungan, khususnya pemenuhan ruang terbuka hijau, masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
Sebagai penutup diskusi, Malika for Urban Studies menyampaikan lima rekomendasi kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yakni memperbaiki pelayanan publik, memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, memperkuat agenda pemulihan lingkungan melalui perlindungan ruang terbuka hijau dan daerah aliran sungai, menghapus ketimpangan infrastruktur antara kawasan perumahan dan kampung, serta memprioritaskan penyelesaian persoalan struktural seperti banjir, kemacetan, transportasi publik, dan pemerataan fasilitas dasar.
Menurut Malika, keberhasilan pembangunan Tangsel tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan tingginya investasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, lingkungan yang sehat, serta akses pembangunan yang adil bagi seluruh warga.
Memasuki usia ke-18 tahun, Tangsel dinilai memiliki modal besar untuk menjadi kota maju. Namun, berbagai kalangan menilai momentum tersebut harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memastikan pembangunan tidak hanya menguntungkan sektor properti, tetapi benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.



