TANGERANG – Polresta Tangerang membongkar dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit di Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) Balaraja. Mantan Kepala Bagian Kredit LPK Balaraja, Riswadi, resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan mencairkan kredit senilai Rp300 juta yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) hingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah.
Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup melalui proses penyidikan dan gelar perkara.
“Status hukum yang bersangkutan telah ditingkatkan menjadi tersangka berdasarkan hasil penyidikan yang didukung sejumlah alat bukti otentik,” kata Indra Waspada dalam konferensi pers, Rabu (11/11/2026).
Dalam penyidikan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti penting, di antaranya Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 4575/K/V/2015, kuitansi realisasi kredit, hingga sertifikat hak milik yang memuat tanda tangan tersangka.
Kasus ini bermula pada 16 Juni 2015, saat lembaga tersebut masih bernama PD LPK Balaraja sebelum berubah menjadi LKM Artha Kerta Raharja (AKR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Saat itu, Riswadi yang menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit diduga menerbitkan fasilitas Realisasi Kredit Umum senilai Rp300 juta tanpa melalui tahapan analisis maupun prosedur operasional sebagaimana mestinya.
Berdasarkan dokumen penyidikan, pinjaman tersebut menggunakan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 119 seluas 20.000 meter persegi di Desa Tengkurak, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, atas nama Marsan bin Juman.
Namun, dana ratusan juta rupiah tersebut diduga justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak pernah disertai pembayaran angsuran sebagaimana ketentuan kredit yang berlaku.
“Akibat perbuatan tersebut, keuangan PD LPK Balaraja sekaligus keuangan daerah Kabupaten Tangerang mengalami kerugian nyata,” ujar Kapolresta.
Perkara ini mulai dilaporkan kepada aparat penegak hukum pada 2023. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup panjang, penyidik akhirnya menetapkan Riswadi sebagai tersangka pada 29 Oktober 2026.
Hingga kini, Satreskrim Polresta Tangerang masih terus mengembangkan perkara untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di sektor keuangan daerah serta penegakan tata kelola lembaga keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
(Shan)
