Tangerang — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menjadi tuan rumah Seminar Nasional Diskusi Aglomerasi dalam rangkaian Sustainable Aglo-City Summit 2026 yang digelar di BSD City, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan kolaboratif di kawasan penyangga DKI Jakarta, termasuk wilayah Banten dan Jawa Barat.
Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas wilayah untuk menjawab tantangan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Menurutnya, keterhubungan antarwilayah tidak dapat dikelola secara parsial.
“Kabupaten Tangerang sangat siap menjalankan peran strategis ini. Kita tidak bisa berjalan sendiri dalam mengelola wilayah yang sudah saling terhubung secara ekonomi dan sosial,” ujar Maesyal.
Salah satu fokus utama yang dibahas dalam forum tersebut adalah integrasi transportasi dan infrastruktur, termasuk rencana pengembangan Moda Raya Terpadu (MRT) yang menghubungkan Jakarta dan Tangerang. Proyek ini dinilai krusial untuk meningkatkan mobilitas masyarakat secara efisien dan terintegrasi.
“Pengembangan MRT Jakarta–Tangerang merupakan kebutuhan mendesak agar masyarakat memiliki pilihan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau,” katanya.
Selain transportasi, sektor lingkungan juga menjadi perhatian utama, khususnya rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Jatiwaringin. Program ini membutuhkan koordinasi lintas daerah, terutama dalam penyediaan infrastruktur pendukung dan teknologi pengolahan.
“Kami merancang integrasi dari sisi akses jalan hingga teknologi pengolahan agar sampah dapat memberikan nilai tambah berupa energi listrik,” jelasnya.
Di sektor ekonomi, Pemkab Tangerang juga mendorong penguatan pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui sinkronisasi program pembangunan berbasis desa. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan pemberdayaan masyarakat lokal.
“Kami ingin aglomerasi tidak hanya dinikmati industri besar, tetapi juga memperkuat ekonomi desa agar petani dan UMKM tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tegas Maesyal.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, menyampaikan bahwa forum ini merupakan respons atas kompleksitas pembangunan di kawasan aglomerasi Jabodetabekpunjur. Ia menilai, pertumbuhan wilayah yang pesat membawa tantangan signifikan, mulai dari pengelolaan sampah hingga ketahanan pangan.
“Diperlukan ruang diskusi strategis yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dan praktisi untuk merumuskan solusi yang komprehensif dan implementatif,” ujarnya.
Soma menambahkan, seminar ini bertujuan mengidentifikasi isu strategis sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa konsep aglomerasi memiliki prospek besar selama tidak terhambat oleh birokrasi yang kompleks.
“Pemerintah pusat berkomitmen menjadi jembatan bagi kepala daerah dalam mengakses dukungan kebijakan dan pendanaan. Fokus pada isu sektoral, petakan masalahnya, dan langsung eksekusi,” kata Bima Arya.
Ia optimistis, melalui sinergi antara Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, serta dukungan pemerintah pusat, kawasan ini dapat menjadi pelopor dalam menghadirkan layanan publik yang modern dan terintegrasi.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, acara ini juga diwarnai dengan Deklarasi Aglomerasi yang ditandai dengan permainan angklung bersama oleh perwakilan daerah di kawasan Jabodetabekpunjur.
(San)
