POJOKNUSANTARA – Wakil Menteri Perdagangan DyahRoro Esti Widya Putri menekankan pentingnya Indonesia memiliki sistem logistik yang adaptif sebagai bagian dari kesatuan strategi nasional dalam menghadapi tantangan global. Sistem logistik diyakini Wamendag Roro sebagai tulang punggung proses ekspor, terutama di tengah upaya Indonesia melakukan diversifikasi pasar ekspor sebagai respons menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS. Demikian ditekankan Wamendag Roro saat menjadi pembicara kunci dalam Round Table Discussion Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), pada Jumat (25/4) di Menara Kadin, Jakarta.
Kegiatan yang mengangkat tema “Tarif 32% AS: Tantangan dan Peluang Baru dalam Ekspor, Forwarding, dan Logistik” ini dibuka Ketua Umum DPP ALFI Muhammad Akbar Djohan dan dihadiri oleh Ketua Umum KADIN Anindya N. Bakrie. Turut hadir mendampingi Wamendag Roro dalam kegiatan ini adalah Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi.
“Kita tidak bisa menghindari tantangan global seperti arus proteksionisme, tapi Indonesia dapat mengatur arah strategi agar kondisi ini justru dapat menjadikan ekonomi Indonesia kian tangguh. Salah satu yang krusial dilakukan adalah penguatan sistem logistik agar lebih bersaing dan adaptif,” tegas Wamendag Roro.
Wamendag Roro melanjutkan, penguatan sistem logistik memainkan peran sentral agar proses perluasan ekspor ke pasar nontradisional dapat berjalan lebih efisien. Saat ini, Indonesia telah memiliki 21 perjanjian dagang dengan negara mitra dan terdapat 16 perjanjian yang sedang dalam proses negosiasi.
Beberapa di antaranya adalah dengan Kanada, Iran, Peru, dan Uni Eropa. Indonesia juga sedang dalam proses aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership(CPTPP) dan Brazil, Rusia, India, RRT, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Indonesia, Iran, danArab Saudi(BRICS+) yang memiliki pangsa pasar cukup besar. Untuk itu, hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah transformasi digital dalam sistem logistik nasional.
“Pemerintah menargetkan integrasi sistem e-logisticsyang lebih andal, seperti konektivitas data antarpelabuhan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan kolaborasi antara instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan, dan pelaku industri logistik. Forwardernasional juga harus dibekali dengan infrastruktur digital yang mumpuni agar mampu bersaing secara global,” lanjut Wamendag Roro.
Kemudian, strategi diplomasi perdagangan juga harus berani masuk ke dalam ranah diplomasi logistik. Wamendag Roro menjelaskan bahwa negosiasi perdagangan tidak hanya menyangkut tarif, tetapi juga kelancaran alur logistik lintas batas dari kepabeanan, inspeksi karantina, hingga pengakuan dokumen digital.
“Indonesia akan mendorong kerja sama teknis dan harmonisasi standar logistik dengan negara mitra, sebagai bagian dari agenda diplomasi perdagangan aktif,” tandasnya.
Upaya selanjutnya dalam percepatan transformasi sistem logistik yaitu dengan mengurangi biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto( PDB), dari 14,29 persen menjadi 8 persen pada 2045. Wamendag Roro memaparkan, salah satu indikator efisiensi layanan pelabuhan adalah durasi port stay, yaitu waktu yang diperlukan kapal untuk bersandar. Semakin cepat proses bongkar muat barang di pelabuhan, semakin singkat durasi port stay, yang akan meningkatkan waktu berlayar kapal.
“Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan pelayaran karena mereka dapat menghemat biaya operasional,” jelas Wamendag Roro.
Maka, guna menyukseskan terwujudnya sistem logistik nasional yang lebih adaptif, Wamendag mengajak seluruh anggota ALFI untuk menjadikan tantangan global saat ini sebagai titik balik, bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk tumbuh menjadi kekuatan logistik dan ekspor yang lebih mandiri, tangguh, dan terhubung secara global.
“Kemendag senantiasa terbuka merangkul berbagai pihak, dan asosiasi salah satu menjadi mitra strategis kami dalam menghadapi ragam tantangan global. Penerapan asas gotong royong adalah kunci mengubah tekanan menjadi momentum pembaruan,” tutup Wamendag Roro.
Terkait hal tersebut, Akbar Djohan menyambut baik undangan Wamendag Roro untuk berdiskusi lebih lanjut dan menyatakan siap untuk berkolaborasi dalam menciptakan sistem logistik yang tangguh di tengah tantangan global.
Senada dengan hal itu, Anindya N Bakrie membagikan optimismenya bahwa tarif resiprokal AS pasti dapat dihadapi oleh Indonesiadengan baik.
Terkait hal tersebut, Ketum DPP ALFI Akbar Djohan, menyatakan siap berdiskusi lebih lanjut dan berkolaborasi dengan pemerintah beserta pihak terkait lainnya untuk menciptakan sistem logistik yang semakin tangguh di tengah tekanan global.
Hal senada juga diungkapkan Ketum KADIN Indonesia Anindya N Bakrie yang menyambut baik adanya diskusi lebih lanjut mengenai upaya penguatan sistem logistik. Dirinya juga optimistis Indonesia akan mampu bertahan menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS dengan berkolaborasi dengan banyak pihak dan menemukan solusi bersama melalui jalur negosiasi.
(Rls)
