Diduga Dinonaktifkan Sementara dan Upah Tak Sesuai Kesepakatan, Pekerja PT Mayora Jayanti Keluhkan Sistem Rekrutmen Melalui Yayasan

Diduga Dinonaktifkan Sementara dan Upah Tak Sesuai Kesepakatan, Pekerja PT Mayora Jayanti Keluhkan Sistem Rekrutmen Melalui Yayasan

Dery20
By Dery20

Kabupaten Tangerang – Seorang pekerja berinisial AS (18) mengaku diduga dinonaktifkan sementara dari pekerjaannya di PT Mayora Jayanti setelah namanya tidak lagi tercantum dalam daftar absensi dan dikeluarkan dari grup komunikasi kerja. Selain itu, AS juga mengeluhkan dugaan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal serta adanya dugaan pungutan dalam proses rekrutmen.

 

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, AS bekerja di PT Mayora Jayanti melalui Yayasan PT Rifqi Gayo Perkasa (RGP) yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 15, Ruko Cikupa Niagamas, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. AS mulai bekerja pada Senin, 5 Oktober 2026.

 

Dalam data absensi periode 1–15 Oktober 2026, nama AS masih tercantum dengan total delapan hari masuk kerja dan dua hari tidak hadir karena sakit serta mengalami kecelakaan sepeda motor. AS mengaku telah memberitahukan ketidakhadirannya kepada leader.

 

Namun, pada daftar absensi periode 16–31 Oktober 2026, nama AS disebut sudah tidak lagi tercantum. Tak hanya itu, AS juga mengaku dikeluarkan dari grup WhatsApp pekerja pada Jumat (13/11/2026), sehingga menduga dirinya dinonaktifkan sementara dari pekerjaannya sambil menunggu kejelasan status dari pihak terkait.

 

Selain persoalan status kerja, AS mengaku menerima upah yang tidak sesuai dengan penjelasan saat awal perekrutan. Menurutnya, saat diterima bekerja melalui Yayasan PT Rifqi Gayo Perkasa (RGP), ia dijanjikan menerima upah sebesar Rp95.000 per hari selama masa pelatihan (training) selama 14 hari kerja. Setelah menyelesaikan masa training, AS mengaku dijanjikan memperoleh upah Rp150.000 per hari dengan syarat memenuhi target produksi.

 

 

Namun demikian, AS mengaku pembayaran pertama yang diterimanya melalui transfer non-tunai pada 24 Oktober 2026 hanya sebesar Rp460.000 untuk tujuh hari kerja. Selanjutnya, ia kembali menerima pembayaran sebesar Rp95.000 pada bulan November melalui transfer non-tunai.

 

AS juga mengungkapkan bahwa dirinya memperoleh informasi lowongan melalui seorang oknum yang disebut berasal dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Ia mengaku diminta menyerahkan uang sebesar Rp750.000 melalui transfer kepada seseorang berinisial AE, yang disebut merupakan orang kepercayaan seorang pengurus LPM berinisial HA, sebagai syarat membantu proses masuk kerja.

 

Sementara itu, saat dikonfirmasi, perwakilan Yayasan PT Rifqi Gayo Perkasa (RGP) berinisial DI membantah adanya pungutan biaya dalam proses penerimaan tenaga kerja di yayasan.

 

“Sepeser pun kami tidak meminta uang. Kecuali biaya seragam sebesar Rp300.000 yang dibayarkan langsung kepada yayasan. Di luar itu kami tidak pernah meminta biaya apa pun,” kata DI, Jumat (13/11/2026).

 

Terkait dugaan pungutan yang dilakukan oknum di luar yayasan, DI menjelaskan bahwa HA bukan bagian dari Yayasan PT Rifqi Gayo Perkasa (RGP), melainkan pihak dari LPM Desa Sumur Bandung yang selama ini membantu menyampaikan informasi rekrutmen kepada masyarakat.

 

DI juga mengakui bahwa HA selama ini membantu merekrut masyarakat dari wilayah Sumur Bandung untuk disalurkan ke Yayasan PT Rifqi Gayo Perkasa (RGP).

 

Selain itu, DI menjelaskan bahwa selama masa training setiap pekerja memang menjalani proses evaluasi atau penilaian oleh pihak yayasan. Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kelanjutan penempatan kerja maupun status pekerja setelah masa pelatihan selesai.

 

Meski demikian, DI menegaskan apabila terdapat pihak yang meminta sejumlah uang di luar ketentuan resmi yayasan, maka hal tersebut bukan merupakan kebijakan yayasan.

 

“Sering kali ada yang menuduh yayasan melakukan pungutan, padahal kami sama sekali tidak memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

 

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak PT Mayora Jayanti guna memenuhi asas keberimbangan pemberitaan.

 

Kasus ini diharapkan menjadi perhatian Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang untuk menelusuri dugaan ketidaksesuaian pembayaran upah, mekanisme penonaktifan sementara pekerja, proses evaluasi selama masa training, serta dugaan pungutan dalam proses rekrutmen apabila terbukti dilakukan oleh oknum.

 

(TIM)

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *