JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga seluruh pihak harus menghormati proses konstitusional yang berlaku.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” ujar AHY.
Keputusan tersebut, lanjut AHY, telah melalui pembahasan internal Partai Demokrat dan dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 Republik Indonesia.
Di tengah meningkatnya dinamika politik nasional, AHY mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga stabilitas politik dan tidak terjebak dalam berbagai spekulasi mengenai sosok pengganti wakil presiden.
“Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegasnya.
AHY menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus tetap berjalan secara efektif dan agenda pembangunan nasional tidak boleh terganggu oleh proses politik yang sedang berlangsung.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Surat tersebut diterima langsung Ketua MPR Ahmad Muzani bersama jajaran Wakil Ketua MPR dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit.
Menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat permintaan dari MPR untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden yang selanjutnya akan dipilih melalui Sidang MPR.
Proses tersebut menjadi perhatian publik karena akan menentukan sosok yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan saat ini. Namun, sejumlah pihak mengingatkan agar seluruh tahapan tetap dijalankan sesuai konstitusi demi menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi Indonesia.
