Jakarta, 23 Februari 2026 — Kementerian Keuangan melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ekspansif pada awal tahun 2026. Hingga Januari 2026, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp227 triliun, tumbuh signifikan 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Percepatan belanja ini diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I-2026, terutama melalui penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi infrastruktur.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp131,9 triliun, dengan kontribusi utama berasal dari peningkatan belanja bantuan sosial (bansos) dan belanja barang. Realisasi bansos tercatat sebesar Rp9,5 triliun, melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan Januari 2025 yang sebesar Rp4,1 triliun. Kenaikan ini dipicu oleh percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan I yang sudah dimulai sejak Januari.
Selain itu, program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatat realisasi sebesar Rp19,5 triliun pada Januari 2026, melonjak tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang baru mencapai Rp45 miliar. “Per 21 Februari 2026, program MBG telah menjangkau 60,24 juta penerima melalui 23.678 Satuan Pelayanan Perangkat Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Suahasil.
Sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah. Hingga Januari 2026, realisasi anggaran pendidikan mencapai Rp56,5 triliun dari total pagu Rp769,1 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, tunjangan profesi guru dan dosen, serta operasional sekolah melalui dana BOS. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 104 sekolah rakyat baru dan revitalisasi hampir 12.000 sekolah dengan dukungan anggaran Rp17,6 triliun sepanjang 2026.
Di bidang infrastruktur, pemerintah mengalokasikan pagu sebesar Rp434,8 triliun dengan fokus pada percepatan swasembada pangan, energi, dan peningkatan konektivitas. Proyek strategis mencakup pembangunan bendungan, jaringan irigasi, cetak sawah, serta pembangunan jalan dan jembatan. Untuk menjaga stabilitas harga dan stok pangan, pemerintah telah menyalurkan dana Rp22,7 triliun kepada Perum Bulog hingga 31 Januari 2026 guna penyerapan gabah dan beras petani.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp95,3 triliun. Khusus wilayah terdampak bencana di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah memberikan relaksasi syarat penyaluran serta menyiapkan tambahan alokasi sebesar Rp10,65 triliun yang akan dicairkan bertahap mulai akhir Februari 2026.
“Percepatan belanja ini merupakan bentuk nyata dukungan APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat secara langsung,” pungkas Suahasil.
