Tangerang – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, akhirnya buka suara terkait informasi yang berkembang mengenai dugaan pungutan dalam proses rekrutmen tenaga kerja yang ditempatkan di PT Mayora Jayanti.
Ketua LPM Desa Sumur Bandung, Hendra, menegaskan bahwa secara kelembagaan pihaknya tidak pernah menginstruksikan maupun membenarkan adanya pungutan di luar ketentuan dalam proses penyaluran tenaga kerja. Klarifikasi tersebut disampaikan saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp pada Minggu (15/11/2026).
Menurut Hendra, peran LPM selama ini hanya sebatas membantu pendataan dan koordinasi warga lokal yang ingin bekerja. Data para pencari kerja kemudian diteruskan kepada pihak yayasan sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat di wilayah Desa Sumur Bandung.
“Kami tidak pernah menginstruksikan adanya pungutan. Kalau memang ada persoalan yang berkembang, tentu akan kami klarifikasi terlebih dahulu agar semuanya menjadi jelas,” ujar Hendra.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengakuan seorang pekerja berinisial AS (18) yang mengaku telah mentransfer uang sebesar Rp750.000 kepada pihak perantara yang dikaitkan dengan proses rekrutmen melalui Yayasan PT Rifqi Gayo Perkasa (RGP).
Menanggapi informasi tersebut, Hendra mengaku akan menelusuri lebih lanjut apabila terdapat oknum yang diduga mencatut nama LPM atau bertindak di luar kewenangan lembaga.
«”Takutnya ada permasalahan yang kami tidak ketahui, makanya nanti saya klarifikasi dulu,” katanya.»
Dalam keterangannya, Hendra juga menjelaskan mekanisme penerimaan tenaga kerja yang selama ini diketahuinya. Ia menyebut pekerja baru terlebih dahulu mengikuti masa pelatihan (training) selama dua minggu dengan upah sebesar Rp95.000 per hari. Setelah masa pelatihan selesai, sistem pengupahan dilanjutkan menggunakan mekanisme borongan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Hendra mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap administrasi ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja yang berhalangan hadir karena sakit ataupun mengalami kecelakaan kerja.
“Kalau hanya secara lisan, itu dianggap tidak sah. Kalau memang sakit harus ada surat keterangan dokter atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan agar hak pekerja tetap terlindungi,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila benar terdapat pihak yang memanfaatkan nama LPM untuk kepentingan pribadi, tindakan tersebut sangat disayangkan karena dapat merugikan masyarakat pencari kerja sekaligus mencoreng nama baik lembaga.
Untuk itu, LPM Desa Sumur Bandung mendorong penyelesaian persoalan dilakukan melalui dialog dengan mempertemukan pekerja, pengawas lapangan, pihak yayasan, serta perusahaan agar seluruh informasi dapat diklarifikasi secara terbuka, objektif, dan berimbang.
“LPM berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik sehingga hubungan antara masyarakat, yayasan, perusahaan, dan lembaga tetap kondusif, serta hak-hak tenaga kerja lokal tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Hendra.
Sebelumnya, pekerja berinisial AS mengaku dinonaktifkan sementara dari pekerjaannya di PT Mayora Jayanti. Selain mempertanyakan status pekerjaannya, AS juga menyampaikan dugaan adanya pungutan dalam proses rekrutmen serta mempertanyakan sistem pengupahan yang diterimanya setelah bekerja melalui Yayasan PT Rifqi Gayo Perkasa (RGP).
Hingga berita ini diterbitkan, persoalan tersebut masih dalam proses klarifikasi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(TIM)



